KALSELPEMERINTAHAN

PEMPROV KALSEL DORONG PENGUATAN PERAN PEMUDA MELALUI RAPAT KOORDINASI

Pesisir Media.Com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah melalui Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (11/9/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin.

Dalam sambutannya, Miftahul menegaskan bahwa pemuda merupakan kekuatan strategis dalam pembangunan daerah dan harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses transformasi.

“Pemuda bukan hanya harapan masa depan, tetapi juga penggerak hari ini. Mereka adalah agen perubahan, pelopor inovasi, dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok usia muda mencakup hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, termasuk di Kalsel. Kondisi ini disebut sebagai bonus demografi yang bisa menjadi dividen pembangunan jika dikelola dengan tepat. Namun, Miftahul juga mengingatkan adanya tantangan serius seperti masih tingginya angka pemuda yang tergolong NEET (Not in Education, Employment, or Training).

“Kita harus hadir dengan solusi nyata: pelatihan vokasi yang kontekstual, akses permodalan, inkubasi usaha, serta ekosistem digital yang ramah bagi pemuda,” jelasnya.

Miftahul mengusulkan enam fokus utama kebijakan kepemudaan, yakni:

  1. Pengembangan Kompetensi dan Link dengan Industri, sinkronisasi pelatihan vokasi dan magang dengan kebutuhan sektor lokal seperti pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau.

  2. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda, termasuk akses pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, bimbingan digital, dan pembinaan khusus bagi wirausaha muda perempuan serta kelompok marjinal.

  3. Inklusi Digital dan Literasi 4.0, peningkatan keterampilan teknologi mulai dari coding dasar hingga manajemen media sosial.

  4. Kebijakan Penyerapan Tenaga Kerja dan Mobilitas Regional, melalui program kerja terukur, pengembangan unit usaha komunitas, dan sistem rujukan kerja yang kuat.

  5. Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, dengan pelibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik serta pelatihan kepemimpinan berkelanjutan.

  6. Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran, melalui penguatan kapasitas pengumpulan dan analisis data di tingkat daerah.

Menurutnya, penguatan pemuda tidak bisa hanya ditopang pemerintah, melainkan harus melibatkan dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

“Komitmen Pemprov Kalsel sangat jelas. Tapi keberhasilannya bergantung pada sinergi lintas sektor. Kita perlu duduk bersama, merumuskan program prioritas, indikator kinerja, serta skema pendanaan yang operasional,” tegasnya.

Melalui rapat ini, Pemprov Kalsel berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun kebijakan kepemudaan yang responsif, terukur, dan sejalan dengan arah pembangunan provinsi yang berkelanjutan dan inklusif.

“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin pemuda Banua akan menjadi kekuatan utama dalam membawa daerah kita lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” pungkas Miftahul.

Related Articles

Back to top button