Pesisir Media.Com; Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, yang hadir mewakili Gubernur H. Muhidin, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari KPK, LKPP, dan BPKP dalam pendampingan serta arahan untuk penguatan peran APIP di daerah.
“Bimbingan teknis ini sangat penting sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola PBJ yang ditandatangani Gubernur pada Juni 2025. Penguatan APIP merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan,” tegas Miftahul.
Menurutnya, APIP memiliki peran strategis sebagai auditor internal yang memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel. Ia berharap Bimtek ini dapat meningkatkan profesionalisme, adaptabilitas, serta integritas para pengawas internal.
Kegiatan juga menyoroti pemanfaatan teknologi melalui fitur e-audit LKPP, yang memungkinkan deteksi dini potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, kolaborasi dengan KPK, LKPP, dan BPKP diharapkan memperkuat standar pengawasan yang diterapkan APIP di Kalsel.
Miftahul menambahkan, konsistensi pelaksanaan pengadaan yang diawasi APIP akan menjadi indikator penting keberhasilan pengawasan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Dengan penguatan APIP yang profesional dan berintegritas, kita pastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Bimtek ini diharapkan memperkuat kapasitas pengawas internal Pemprov Kalsel agar mampu menghadapi tantangan pengawasan di era digital dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.