Pemprov Kalsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Inpres Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Pesisir Media.Com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual pada Senin (19/5/2025). Kegiatan ini digelar untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 serta sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rapat koordinasi yang terpusat di Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan, menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi, khususnya melalui penguatan sektor perdagangan dan distribusi barang kebutuhan pokok.
“Kami terus memantau perkembangan harga di pasar serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan intervensi dapat dilakukan tepat waktu, terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim panen,” ujar Sulkan.
Ia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor serta sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di Kalsel.
“Nantinya kami juga melaksanakan koordinasi dan mendorong seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masing-masing, agar lebih responsif terhadap dinamika harga dan pasokan di lapangan,” jelasnya.
Selain membahas inflasi, rakor juga menjadi wadah sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini bertujuan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta ketahanan ekonomi lokal.
“Dengan pembentukan koperasi ini, masyarakat desa dan kelurahan bisa lebih mandiri secara ekonomi serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di daerah masing-masing,” pungkas Sulkan.
