PESISIR MEDIA.COM, BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui pembinaan terhadap pejabat fungsional. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur agar lebih profesional dan berdaya saing.
Kepala BKD Kalsel, Dinansyah, melalui Kasubbid Pembinaan Jabatan Fungsional, Yauma Nugraha, menyampaikan bahwa sasaran utama pembinaan adalah pejabat fungsional yang terkendala pengembangan karir, khususnya yang tidak naik pangkat dan jabatan lebih dari empat tahun.
“Dari peserta yang hadir, ada pejabat fungsional yang tidak naik pangkat hingga 17 tahun, 12 tahun, dan sebagainya, dengan penyebab yang beragam. Hal ini yang ingin kami dengarkan secara langsung untuk dicarikan solusi konkrit,” kata Yauma di Banjarbaru, Jumat (16/5/2025).
Hingga kini, pembinaan berkelanjutan telah dilakukan dalam tiga angkatan, yakni dua kali pada tahun 2024 dengan total 160 peserta, serta 100 peserta pada tahun 2025 yang terdiri dari JF Guru sebanyak 56 orang, JF Teknis 35 orang, dan JF Nakes 9 orang.
Yauma menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi pejabat fungsional adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru. Padahal, berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan kini lebih sederhana.
“Dulu pejabat fungsional harus mengumpulkan angka kredit berdasarkan butir kegiatan yang rinci dan dinilai tim penilai. Sekarang cukup dengan predikat kinerja sudah bisa dijadikan dasar perolehan angka kredit,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan lain tetap ada, seperti uji kompetensi yang menjadi syarat kenaikan jabatan. Menurut Yauma, hal tersebut sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas aparatur.
“Dalam pembinaan yang kami lakukan baru-baru ini, masih ada peserta yang belum lulus uji kompetensi. Ini menjadi catatan penting agar mereka terus meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri,” tambahnya.
Selain pembinaan tatap muka, BKD Kalsel juga menyediakan layanan konsultasi daring bagi pejabat fungsional. “Kami membuka layanan via WhatsApp hingga Zoom Meeting untuk memudahkan pejabat fungsional yang bertugas jauh dan tidak bisa datang langsung ke kantor,” pungkasnya.
MC Kalsel
