Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Hadir pula Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, Inspektur Akhmad Fydayeen, Kepala BPKAD Fatkhan, Kepala Bapenda Subhan Nor Yaumil, serta seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menekankan bahwa rakor ini bertujuan memastikan percepatan serapan anggaran dapat berjalan optimal. Ia menyoroti masih rendahnya realisasi belanja sejumlah SKPD pada tahun berjalan dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Hari ini kita rapat koordinasi antar SKPD untuk realisasi anggaran 2025–2026. Dalam rapat ini kita membicarakan juga rendahnya resapan belanja tim SKPD di tahun ini,” ujar Gubernur Muhidin.
Ia menegaskan seluruh SKPD harus segera menyiapkan rencana belanja serta langkah-langkah percepatan penggunaan anggaran untuk tahun 2026 agar persoalan serapan rendah tidak terulang.
“Saya mengharapkan pada 2026 nanti tiap SKPD bisa menyiapkan rencana penggunaan belanja ataupun anggaran yang sudah disiapkan. Jika hal ini terulang kembali, serapannya rendah, maka pada bulan Januari 2026 kita akan membuat Pakta Integritas,” tegasnya.
Gubernur Muhidin juga menambahkan bahwa pimpinan SKPD yang tidak mampu melaksanakan anggaran sesuai perencanaan harus siap menerima konsekuensi.
“Apabila pimpinan tidak bisa menggunakan dana sesuai anggaran dan perencanaan, maka harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” ungkapnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel menekankan pentingnya peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh SKPD, sehingga APBD 2025 dapat terserap maksimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
