Optimalisasi Pelayanan Publik, Pemkab Tanah Bumbu Rehabilitasi Kantor Bupati
PESISIR MEDIA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan rehabilitasi Kantor Bupati Tanah Bumbu di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin.
Rehabilitasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan serta mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Pekerjaan meliputi perbaikan atap atau kubah kantor serta renovasi ruang kerja Bupati yang berada di lantai 4. Nilai kontrak rehabilitasi tersebut mencapai Rp24,1 miliar.
Plt. Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu, H. Ansyari Firdaus, Selasa (29/9/2026), mengatakan pekerjaan difokuskan pada penanganan sejumlah kerusakan, terutama kebocoran dan retakan pada plafon yang dinilai mengganggu aktivitas di dalam gedung.
Perbaikan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh karena kondisi bangunan tidak hanya berdampak terhadap kenyamanan pegawai, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran pelayanan pemerintahan.
Kantor Bupati Tanah Bumbu mulai dibangun pada 2008 dan selesai pada 2009. Setelah digunakan selama lebih dari 17 tahun, rehabilitasi besar dilakukan pada 2026 karena kondisi kubah serta sejumlah bagian ruangan di lantai 4 mengalami penurunan fungsi.
Berdasarkan kajian Rehabilitasi Bangunan Kantor Bupati Tanah Bumbu yang disusun CV Artwork Design Consultant Tahun Anggaran 2025, terdapat sejumlah permasalahan utama pada bangunan.
Di antaranya menurunnya kinerja kedap air, pengendalian panas, ventilasi atap dan pengelolaan air hujan. Selain itu, ditemukan persoalan pada mekanikal elektrikal, khususnya jalur kabel kelistrikan, serta sistem plumbing dan sanitasi atau air kotor.
Rehabilitasi diharapkan dapat meningkatkan keandalan bangunan sekaligus memperpanjang usia pakai fasilitas pemerintahan.
Dengan kondisi gedung yang lebih aman dan representatif, aktivitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Renovasi ruang kerja Bupati juga menjadi bagian dari penataan sarana pemerintahan agar dapat menunjang efektivitas kerja dan aktivitas pimpinan daerah.
