PESISIR MEDIA.COM – BANJARBARU – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyiapkan gerakan terpadu lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Sebanyak 10 ribu hektare area terdampak menjadi sasaran penanganan lanjutan melalui pembagian wilayah kerja dan strategi pemadaman sesuai karakteristik lahan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat teknis bersama sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta perwakilan forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan, Sabtu (10/10/2026).
Hanif mengatakan, penanganan karhutla yang telah berlangsung hampir tiga bulan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Meski sejumlah titik api berhasil dikendalikan, kebakaran masih terjadi dan bergeser ke wilayah lain sehingga diperlukan langkah yang lebih terkoordinasi.
“Kita menyadari betul bahwa hampir tiga bulan kita berjibaku dengan api, tetapi api tidak mudah kita kendalikan dengan baik. Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemetaan, titik penanganan kini diarahkan ke kawasan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti, setelah sebelumnya dilakukan upaya pengendalian di sejumlah lokasi, seperti Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan.
Dari sekitar 10 ribu hektare area sasaran, sekitar 8.500 hektare merupakan lahan persawahan dengan sisa panen berupa jerami yang mudah terbakar. Sementara sekitar 1.800 hektare lainnya merupakan lahan gambut di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Kedua karakteristik lahan tersebut membutuhkan pendekatan berbeda. Penanganan di area persawahan akan melibatkan Dinas Pertanian melalui pembalikan tanah untuk mengurangi bahan yang mudah terbakar. Sementara di lahan gambut, pemadaman dan pembasahan dilakukan lebih intensif karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
“Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana. Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah,” jelas Hanif.
Untuk mempercepat pelaksanaan, seluruh unsur yang terlibat dijadwalkan mengikuti apel bersama sebelum bergerak ke lokasi berdasarkan pembagian wilayah kerja yang telah dipetakan.
Melalui gerakan terpadu tersebut, pemerintah menargetkan penanganan area terdampak dapat dipercepat dalam waktu satu minggu. Upaya ini diharapkan mampu menekan dampak kabut asap yang turut dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin.
Hanif mengapresiasi dukungan GAPKI dan APHI, baik di tingkat pusat maupun Kalimantan Selatan, serta forum perusahaan pertambangan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan memperkuat dukungan personel, peralatan, dan operasional pemadaman di lapangan.
Ia menegaskan, pola penanganan terpadu tersebut juga direncanakan diterapkan di Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan setelah pelaksanaan di Kalimantan Selatan berjalan sesuai harapan.
Menurut Hanif, langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Penanganan karhutla di ketiga provinsi tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan air.
