PESISIR MEDIA.COM, BANJARMASIN – Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Peran Klaster III Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan ini diikuti 13 kabupaten/kota se-Kalsel sebagai bentuk sinergi dalam menekan prevalensi stunting di daerah.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat pelaksanaan kebijakan KLA, khususnya terkait pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan angka stunting menjadi isu krusial yang harus ditangani secara komprehensif dan kolaboratif.
Kepala DPPPAKB Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, dalam mengawal tumbuh kembang anak.
“Anak adalah harapan masa depan bangsa. Kualitas mereka hari ini akan menentukan arah bangsa ke depan. Oleh karena itu, memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar yang ramah anak, merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Sri Mawarni.
Ia menjelaskan, kebijakan KLA bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas.
“Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan mensinergikan seluruh sumber daya yang ada agar pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas gizi dan layanan kesehatan, benar-benar dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tambahnya.
Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dialami anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Meski sering tidak tampak secara kasat mata, dampaknya sangat serius, terutama terhadap perkembangan otak dan kemampuan belajar anak.
“Stunting bisa disebut sebagai epidemi tersembunyi. Ia tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ujar Sri Mawarni.
Melalui kegiatan ini, diharapkan ada penguatan koordinasi antar-perangkat daerah dan stakeholder dalam pelaksanaan program terintegrasi, termasuk advokasi kepada kepala daerah untuk memastikan komitmen politik dalam mendukung penurunan stunting.
Kegiatan ditutup dengan diskusi kelompok dan penyusunan rencana aksi daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian penting dari roadmap Provinsi Kalsel menuju provinsi ramah anak dan bebas stunting di masa mendatang.
Sumber : MC Kalsel
