Pesisir media.com, Bogor – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD-PE) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 1–2 Desember 2025, di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat.
Rapat strategis ini difasilitasi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Herliansyah, yang sekaligus memberikan arahan penting terkait penguatan implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme di daerah.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kesbangpol Kalsel Nomor 200.1.3.4/2094/KESBANGPOL/2025. BNPT melalui Sekretariat Bersama RAN-PE memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pencegahan ekstremisme di daerah,” terang Herliansyah.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan RAD-PE harus semakin diperkuat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta ketahanan ideologi bangsa.
Herliansyah juga menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi capaian pelaksanaan RAD-PE Kalsel Tahun 2025, menyusun langkah percepatan serta penyempurnaan implementasi kebijakan tersebut, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Rapat diikuti 25 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, OPD Provinsi, Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel, Satgaswil Densus 88 AT, Kementerian Agama, unsur pendidikan, serta organisasi masyarakat.
Pada sesi pemaparan, BNPT menegaskan pentingnya peran negara dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Keterbatasan personel BNPT, menurut pemaparan tersebut, menjadikan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.
BNPT juga mengapresiasi kontribusi Satgaswil Densus 88, forum akademisi, serta terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKP) di sejumlah daerah seperti Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tanah Bumbu.
“Potensi radikalisme dapat muncul dari berbagai ruang, termasuk lingkungan pendidikan. Media sosial kini menjadi pusat propaganda ekstremisme sehingga memerlukan respons serius dan kolaboratif,” disampaikan dalam paparan BNPT.
Selain itu, BNPT mendorong seluruh daerah agar mempercepat pembentukan FKP kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi pencegahan ekstremisme berbasis masyarakat.
