Pesisir media.com, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3/2026).
Laporan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili gubernur. Dalam penyampaiannya, ia mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi dalam pembahasan LKPJ.
“Secara umum kinerja pembangunan Kalimantan Selatan sepanjang 2025 menunjukkan perkembangan positif,” ujar Syarifuddin.
Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makro daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,19 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat.
Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,88 persen. Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren penurunan menjadi 4,16 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat berada di atas rata-rata nasional, menandakan ketahanan ekonomi Kalimantan Selatan tetap terjaga.
Dari sisi pemerataan, rasio gini mengalami penurunan dari 0,302 menjadi 0,287, yang menunjukkan distribusi kesejahteraan masyarakat semakin merata.
Meski berbagai capaian tersebut dinilai positif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran,” tambah Syarifuddin.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.
