PESISIR MEDIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat komunikasi pemerintah daerah melalui optimalisasi pengelolaan Program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai langkah strategis menyongsong tahun 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Orkestrasi Komunikasi Pemerintah Daerah melalui Program Pengaduan “LAPOR: Harapan dan Tantangan 2026” yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Jumat (19/12/2025).
Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa capaian predikat “Sangat Baik” yang diraih Provinsi Kalimantan Selatan dalam Evaluasi Pengelolaan Pengaduan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025 patut disyukuri bersama.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan bahwa secara kelembagaan dan sistem, pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kalsel telah berjalan dengan baik. Namun demikian, capaian tersebut juga menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bersama. Kualitas tindak lanjut, kecepatan respons, serta konsistensi jawaban kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Muhamad Muslim menambahkan, memasuki tahun 2026, pengelolaan pengaduan pelayanan publik akan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut meliputi meningkatnya volume pengaduan, beragamnya substansi laporan, hingga ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan.
“Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah untuk memperkuat integrasi pengelolaan pengaduan, menyelaraskan standar operasional prosedur, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengaduan, khususnya admin dan pejabat penghubung LAPOR,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan justru menjadi umpan balik penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.
Sepanjang tahun 2025, jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti Pemprov Kalsel tercatat sekitar 700 aduan, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 800 aduan. Meski demikian, kecepatan respons justru mengalami peningkatan signifikan.
“Jika pada 2024 rata-rata waktu respons dua hari, tahun ini menjadi satu hari. Padahal standar nasional lima hari, namun kita mendorong semakin cepat semakin baik,” jelasnya.
Melalui kegiatan orkestrasi ini, Diskominfo Kalsel berharap terbangun kesamaan pemahaman teknis terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan pengaduan, teridentifikasinya kendala di masing-masing perangkat daerah, serta dirumuskannya langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
“Dengan demikian, Program LAPOR tidak hanya berfungsi sebagai kanal pengaduan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian mutu pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif,” pungkasnya.
Dengan penguatan orkestrasi komunikasi dan sinergi lintas perangkat daerah, Pemprov Kalimantan Selatan optimistis pengelolaan LAPOR pada tahun 2026 akan semakin responsif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
