PESISIR MEDIA.COM, Banjarbaru – Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel mendapat kunjungan kerja dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, di Aula Rimbawan 1 Dishut Kalsel. Kunjungan tersebut untuk berkonsultasi/study banding terkait Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (17/07).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fathimatuzzahra menjelaskan bahwa Pengelolaan perhutanan sosial di Kalimantan Selatan selaras dengan program Revolusi Hijau Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

“Melalui visi hutan lestari masyarakat sejahtera yang juga selaras dengan program Revolusi Hijau Gubernur Kalsel, Pengelolaan perhutanan sosial di Kalimantan Selatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. ” kata Fathimatuzzahra.

Lebih lanjut Kadishut Kalsel Fathimatuzzahra juga menjelaskan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kalsel juga menggunakan aplikasi SIFORESTKA yang merupakan sistem informasi kehutanan yang berbasis WebGis dan E Comerce, Sistem tersebut serupa dengan platform Shopee, yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui kombinasi webGis dan e-Commerce, isinya memuat aturan kehutanan, produk hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan, persedian bibit di Kalsel serta layanan sertifikasi benih dan bibit yang dapat diakses masyarakat umum.

Sementara, Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Kalsel I Gede Arya Subhakti dalam paparannya menjelaskan pengelolaan perhutanan sosial diKalimantan Selatan tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat bermanfaat bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menginformasikan dan menjelaskan kepada masyarakatnya terkait proses Pengelolaan Perhutanan Sosial.