PESISIR MEDIA.COM – BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data perkembangan karhutla periode 1 Januari hingga 28 Agustus 2026, tercatat sebanyak 2.083 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 10.095,14 hektare.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, mengatakan data tersebut menjadi bagian dari pemantauan perkembangan karhutla sekaligus dasar dalam menentukan langkah penanganan di lapangan.
“Pemantauan terhadap kejadian karhutla terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di setiap wilayah. Data ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan,” kata Ronny, Sabtu (29/8/2026).
Selain jumlah kejadian dan luas lahan terdampak, data BPBD Kalsel yang bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan dukungan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP dan NASA-NOAA20, mencatat sebanyak 13.726 titik hotspot hingga 28 Agustus 2026.
Kota Banjarbaru menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yakni 421 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 1.547,19 hektare.
Sementara Kabupaten Banjar mencatat 389 kejadian dengan luas lahan terdampak terbesar, yakni 2.285,72 hektare.
Dari sisi sebaran hotspot, Kabupaten Tapin mencatat jumlah tertinggi dengan 3.942 titik hotspot. Disusul Hulu Sungai Selatan sebanyak 2.143 titik hotspot dan Kabupaten Banjar sebanyak 2.078 titik hotspot.
Sejumlah wilayah lainnya juga tercatat mengalami kejadian karhutla. Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatat 96 kejadian dengan luas terdampak 517,85 hektare.
Kemudian Tanah Laut sebanyak 329 kejadian dengan luas 1.805,05 hektare, Barito Kuala 146 kejadian dengan luas 860,7 hektare, serta Tanah Bumbu 58 kejadian dengan luas 174,35 hektare.
Kabupaten Kotabaru tercatat 48 kejadian dengan luas lahan terdampak 58,07 hektare. Tabalong 29 kejadian dengan luas 135,13 hektare, Balangan 56 kejadian dengan luas 183,57 hektare, dan Hulu Sungai Tengah 58 kejadian dengan luas 156,11 hektare.
Sementara itu, Kota Banjarmasin mencatat 13 kejadian dengan luas lahan terdampak 1,43 hektare.
Ronny menegaskan, perkembangan karhutla memerlukan pemantauan secara berkelanjutan, terutama terhadap wilayah yang memiliki sebaran kejadian maupun titik hotspot cukup tinggi.
Menurutnya, upaya pengendalian harus dilakukan secara terpadu dengan mengoptimalkan sumber daya dan peralatan yang tersedia.
“Pengendalian karhutla membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan dan penanganan secara terpadu. Setiap perkembangan di lapangan perlu menjadi perhatian agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
BPBD Provinsi Kalimantan Selatan juga terus memperbarui data kejadian karhutla sebagai bagian dari upaya penanganan bencana.
Data per 28 Agustus 2026 tersebut menunjukkan pengendalian karhutla masih menjadi perhatian penting untuk menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta aktivitas warga di wilayah Kalimantan Selatan.
