PUPR KALSEL SIAPKAN REVISI RTRW UNTUK AKOMODASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN HUTAN
PESISIR MEDIA.COM – BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang berada di dalam kawasan hutan.
Persiapan tersebut dibahas melalui Forum Group Discussion (FGD) Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarbaru, Selasa (10/11/2026).
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta menunjang kesejahteraan masyarakat.
Namun, sejumlah rencana pembangunan masih terkendala status kawasan hutan sehingga diperlukan koordinasi lintas pemerintahan dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, upaya tersebut bukan semata-mata untuk membuka kawasan hutan bagi pembangunan, melainkan memastikan kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan fungsi ekologis kawasan hutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan PUPR Kalsel, Mohammad Rum Mapawa, mengatakan terdapat beberapa mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, di antaranya melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), revisi RTRW, maupun skema pinjam pakai kawasan hutan.
Khusus infrastruktur bidang pekerjaan umum, PUPR Kalsel akan mengakomodasinya melalui revisi RTRW Provinsi yang direncanakan pada 2027.
Melalui mekanisme tersebut, usulan kebutuhan infrastruktur dari pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Kehutanan. Proses berikutnya melibatkan tim terpadu hingga diterbitkannya keputusan berupa peta Surat Keputusan (SK) Kawasan Hutan.
Rum mencontohkan pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang sebelumnya berada dalam kawasan hutan lindung. Melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan dalam RTRW, lokasi tersebut dapat dialokasikan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kepentingan pembangunan bendungan.
Ia menegaskan, perubahan peruntukan tersebut secara khusus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan perorangan maupun korporasi.
PUPR Kalsel juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan kelengkapan dan konsistensi data teknis, terutama terkait luas serta lebar lahan yang diusulkan.
Dengan demikian, dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan dapat sesuai dengan keputusan yang diterbitkan Menteri Kehutanan serta meminimalkan persoalan dalam proses penataan batas kawasan hutan.
