Pesisirmedia.com, BATULICIN – DPRD Tanah Bumbu menggelar paripurna dalam rangka
Penyampaian Laporan Pertangggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2021.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah, didampingi, Wakil Ketua I, Said Ismail
Khollil Alydrus, dan dihadiri Asisten I, Hj Mariani yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Kamis (2/6).
“Kami wajib menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD,
yang memuat laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,
yang dilampiri ikhtisar laporan keuangan BUMD,” ungkap Hj Mariani.
Selain itu juga, ada catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan, pada 31 januari – 05 Maret 2022 dengan hasil Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
“Saat ini merupakan WTP yang ke 9 kali berturut-turut untuk Kabupaten Tanah Bumbu,” ucapnya.
Opini WTP ini, diperoleh dari hasil audit BPK, dikarenakan Kabupaten Tanah Bumbu dapat menyajikan atau
menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan tepataktu,lengkap, wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang ada.
“Kami sangat menyadari, sebenarnya Predikat Opini WTP bagi Kabupaten Tanah Bumbu adalah
sebuah keharusan yang mesti diraih, namun dengan Predikat WTP ini pula, mampu menjadikan
Kabupaten Tanah Bumbu berbeda dari kabupaten-kabupaten lain yang tidak hanya di Kalimantan
Selatan, akan tetapi di seluruh Indonesia,” bebernya.
“Kiranya penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 yang telah
kami presentasikan ini dapat dijadikan bahan untuk pembahasan selanjutnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah, mengatakan akan membahas laporan
dari eksekutif dalam paripurna selanjutnya.
“Akan kita bahas lagi dalam paripurna selanjutnya,” pungkasnya.
