PESISIR MEDIA.COM, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, meskipun pemerintah pusat memberikan opsi tersebut.
Keputusan ini disampaikan Gubernur H. Muhidin usai Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalsel yang digelar di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026).
Muhidin menegaskan bahwa kondisi di daerahnya saat ini masih dalam keadaan terkendali, sehingga tidak ada urgensi untuk memberlakukan sistem kerja dari rumah.
“Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan WFH berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di kalangan pegawai apabila tidak disertai pengawasan optimal. Ia mengkhawatirkan sistem tersebut justru dimanfaatkan secara tidak maksimal dan berdampak pada kinerja.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
Selain itu, Muhidin juga menyoroti potensi meningkatnya aktivitas di luar daerah oleh pegawai apabila WFH diterapkan, yang dinilai dapat mengganggu efektivitas kerja.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja secara langsung di kantor dinilai masih menjadi pilihan terbaik.
Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas serta meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan. Salah satunya dengan menggelar pelatihan manajemen risiko bekerja sama dengan BPKP.
“Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya.
