Pesisir media.com, Banjarbaru – Kebijakan penutupan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru melalui rekayasa lalu lintas dinilai bukan semata persoalan teknis transportasi, melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam struktur tata ruang perkotaan.
Pakar perencanaan wilayah dan kota Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT, menilai Bundaran Simpang Empat memiliki fungsi strategis sebagai simpul utama pergerakan, penanda kawasan (landmark), sekaligus titik temu sejumlah koridor lalu lintas di Banjarbaru.
Namun, meningkatnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas simpul sudah melampaui daya dukung jaringan jalan.
“Kondisi ini menandakan terjadinya ketidakseimbangan antara intensitas aktivitas kawasan dengan kemampuan infrastruktur jalan,” ujar Akbar.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat di sekitar simpang berkembang sangat pesat, sementara penataan ruang dan sistem jaringan jalan tidak berkembang seiring dengan kebutuhan.
Akibatnya, bundaran yang awalnya dirancang untuk meminimalkan konflik lalu lintas melalui sistem arus melingkar justru berubah menjadi titik konflik dengan tingkat kepadatan yang tinggi.
“Rekayasa lalu lintas yang dilakukan saat ini dipandang sebagai solusi jangka pendek atas persoalan yang bersifat struktural,” katanya.
Dari sudut pandang tata ruang, penutupan bundaran dinilai bukan solusi akhir, melainkan indikasi adanya ketergantungan berlebih terhadap satu simpul pergerakan utama.
Menurut Akbar, persoalan utama tidak hanya terletak pada volume kendaraan, tetapi juga pada konsentrasi fungsi perkotaan yang terpusat di satu kawasan, lemahnya distribusi pusat kegiatan sekunder, serta belum optimalnya peran jalan kolektor dan jalan lokal sebagai penyangga.
“Dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh pengguna jalan, terutama angkutan umum dan pekerja harian,” ucapnya.
Pengalihan arus dan rute memutar dinilai meningkatkan waktu tempuh serta biaya transportasi. Dari perspektif tata ruang, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan aksesibilitas antarwilayah di dalam kota.
Dalam konteks perencanaan kota, Akbar menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas idealnya terintegrasi dengan penataan guna lahan, pengendalian parkir, penertiban aktivitas pedagang kaki lima di sekitar simpang, serta didukung desain ruang jalan yang jelas dan aman.
“Tanpa penataan kawasan di sekitarnya, kepadatan lalu lintas berpotensi hanya berpindah ke koridor lain,” jelasnya.
Ia mengingatkan, jika pola penanganan seperti ini terus berlanjut tanpa intervensi tata ruang yang lebih menyeluruh, kota berisiko mengalami pemindahan kemacetan, penurunan kualitas ruang publik di jalur alternatif, serta fragmentasi sistem pergerakan perkotaan.
“Sebaliknya, situasi ini dapat menjadi momentum evaluasi peran bundaran dalam struktur kota dan penataan ulang simpul transportasi berbasis hierarki jalan,” tegasnya.
Penanganan Bundaran Simpang Empat, lanjut Akbar, memerlukan pendekatan berlapis yang mengintegrasikan rekayasa lalu lintas, penataan ruang, pengendalian tata guna lahan, serta prinsip keadilan aksesibilitas.
Dengan pendekatan tersebut, bundaran diharapkan dapat kembali berfungsi sebagai simpul kota yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Secara makro, penanganan simpul ini juga perlu diimbangi dengan percepatan pembangunan jaringan jalan baru dan penguatan koridor alternatif di kawasan lain.
Pengembangan jalan penghubung antarwilayah serta peningkatan fungsi jalan kolektor dinilai mampu mendistribusikan arus lalu lintas secara lebih merata, sekaligus mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Banjarbaru.
“Solusi kemacetan tidak cukup dilakukan di tingkat simpul semata, tetapi membutuhkan penataan sistem jaringan jalan kota secara menyeluruh agar struktur ruang kota lebih seimbang dan tangguh di masa depan,” pungkasnya.
