PESISIR MEDIA.COM, BANJARBARU – Upaya memperkuat budaya integritas di birokrasi terus didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelatihan Integritas serta Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini diikuti kepala SKPD dan penyuluh anti korupsi se-Kalsel, guna mengukur efektivitas pelatihan terhadap perubahan perilaku dan tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syarifuddin, menegaskan Monev ini menjadi bukti komitmen memperkuat pemberantasan korupsi yang masih menjadi ancaman serius.
Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ke angka 34 pada 2025, disebutnya sebagai alarm keras. Upaya pencegahan tidak cukup dengan penindakan, tetapi harus diperkuat melalui pembangunan SDM berintegritas.
“PAKSI dan API berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti korupsi di birokrasi,” ujarnya.
Pemprov Kalsel, lanjutnya, menempatkan penguatan integritas sebagai agenda prioritas, sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perangkat daerah juga didorong memberi ruang dan dukungan bagi agen integritas.
Sementara itu, perwakilan KPK, Mita Koto, menekankan pelatihan ini merupakan investasi negara dalam membangun SDM yang berintegritas dan berorientasi hasil.
Evaluasi dilakukan dengan metode 360 derajat, melibatkan penilaian diri, atasan, dan rekan kerja, guna memperoleh gambaran objektif penerapan nilai integritas.
Hasil Monev diharapkan menjadi dasar perbaikan program ke depan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kalimantan Selatan.
