PESISIR MEDIA.COM – BANJARMASIN – Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur Forkopimda Kalsel melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), guna memastikan distribusi biosolar bersubsidi berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan di tujuh SPBU pada Kamis (14/5/2026), seluruh lokasi terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
“Dari hasil sidak hari ini di tujuh SPBU yang kami kunjungi, alhamdulillah semuanya lancar. Antreannya juga sesuai dan tertib. Kita berharap kondisi seperti ini bisa terus berlangsung ke depannya,” ujar Ahmad Bagiawan di Banjarmasin.
Ia menegaskan, biosolar subsidi dengan harga Rp6.800 per liter harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, terutama untuk kebutuhan industri.
“Biosolar yang dijual dengan harga subsidi itu harus tepat sasaran. Jangan sampai digunakan untuk kegiatan lain seperti industri. Subsidi ini diperuntukkan bagi kendaraan, mobil ataupun truk yang memang digunakan sebagai sarana transportasi dan angkutan,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Disdag Kalsel juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU terkait pembentukan Satgas BBM yang bertujuan memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi di lapangan.
Menurut pria yang akrab disapa Gia itu, Satgas BBM nantinya akan memastikan penyaluran biosolar subsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Kami sudah menyampaikan kepada seluruh pihak SPBU bahwa akan ada Satgas BBM. Tujuannya agar SPBU benar-benar menyalurkan BBM kepada pihak yang berhak. Jika terbukti menyalahgunakan penyaluran biosolar subsidi, tentu ada risiko hukum hingga penutupan operasional SPBU,” katanya.
Gia menambahkan, pengawasan distribusi biosolar subsidi tidak hanya melibatkan Dinas Perdagangan, tetapi juga sejumlah instansi lainnya seperti Badan Intelijen Strategis, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, aparat kepolisian, TNI AD, hingga TNI AL. Seluruh unsur Forkopimda Kalsel turut dilibatkan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
“Pengawasan ini melibatkan banyak pihak agar distribusi biosolar subsidi benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan di lapangan,” tambahnya.
Ke depan, sidak serupa akan terus dilakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki SPBU. Pemerintah Provinsi Kalsel juga akan menyusun jadwal kunjungan untuk memastikan pengawasan berjalan merata.
“Harapan kami jelas, distribusi biosolar subsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak ada lagi antrean panjang yang menyulitkan para sopir. Kami juga ingin memastikan tidak ada praktik pungutan liar di SPBU maupun penjualan kepada penimbun atau pihak industri yang tidak berhak menerima subsidi,” pungkas Gia.
