PESISIR MEDIA.COM, BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria selama tiga hari. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, melalui Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, serta menghadirkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi.
Rakerda ini diikuti perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Pada kesempatan tersebut, BSSN bersama Pemprov Kalsel memberikan penghargaan kepada daerah terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Untuk kategori Indeks KAMI, tiga daerah terbaik diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Sementara penghargaan pembentukan tim CSIRT tercepat diberikan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistiyadi Budi bersama Sekdaprov Kalsel, didampingi Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim.
Kepala BSSN Nugroho mengapresiasi pelaksanaan Rakerda dan Komdiphoria yang dinilai sebagai bukti komitmen Pemprov Kalsel dalam membangun pemerintahan digital yang aman dan modern.
“Provinsi Kalsel termasuk yang tercepat membentuk tim CSIRT di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di Indonesia, baru ada enam provinsi yang memiliki tim CSIRT lengkap di seluruh tingkatan pemerintah, dan Kalsel menjadi provinsi kedua tercepat. Bahkan, Kalsel juga yang pertama melaksanakan penilaian indeks kematangan keamanan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Nugroho, Kamis (25/9/2025).
Ia menegaskan capaian ini menunjukkan responsivitas Pemprov Kalsel dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien, mudah, cepat, dan aman. “BSSN siap bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk menjaga serta memperkuat infrastruktur pemerintahan digital,” tambahnya.
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan instrumen penting mewujudkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan sesuai perkembangan zaman.
“Hal ini sejalan dengan visi Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera, serta grand design Reformasi Birokrasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui forum ini, saya berharap lahir rumusan yang jelas untuk percepatan digitalisasi daerah, sehingga layanan publik hadir dengan standar lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan tetap aman,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim menegaskan Rakerda dan Komdiphoria akan mengawal berbagai inovasi layanan publik agar lebih transparan dan berkualitas. “Kegiatan ini juga dirangkai dengan sejumlah agenda dan materi dari narasumber Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, serta BSSN RI,” pungkasnya.
