PESISIR MEDIA.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan Komisi XI DPR RI dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Kamis (7/5/2026).
Kunjungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional berbasis potensi lokal.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Bumi Pangeran Antasari kepada rombongan Komisi XI DPR RI. Kunjungan kerja ini sangat berarti bagi Kalsel yang saat ini sedang menjalani visi besar menuju gerbang logistik Kalimantan,” ujar H. Muhidin.
Dalam kesempatan itu, H. Muhidin memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Pada 5 Mei 2026, Kalimantan Selatan menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai terbaik regional Kalimantan dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Sebelumnya, pada 27 April 2026, Kalimantan Selatan juga menjadi satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi.
Menurut H. Muhidin, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, kader posyandu hingga masyarakat di pelosok daerah.
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang terus berjuang agar anak-anak tumbuh sehat dan keluarga-keluarga lepas dari jerat kemiskinan,” katanya.
Ia juga menegaskan Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai gerbang logistik Kalimantan karena didukung jalur transportasi darat, sungai, laut dan udara, serta letak geografis yang berada di tengah Pulau Kalimantan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 4,3 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kota, angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Selatan disebut berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
“Produksi beras surplus. Sektor CPO, peternakan dan kelautan juga masih terbuka lebar untuk dioptimalkan,” ucapnya.
Meski demikian, H. Muhidin mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan cukup serius akibat penurunan transfer pusat yang signifikan.
Sebagai daerah penghasil batubara dan CPO, Kalimantan Selatan masih sangat bergantung pada mekanisme dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Kalsel berharap Komisi XI DPR RI dapat turut memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami menaruh harapan besar kepada Komisi XI DPR RI, tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang berkeadilan bagi daerah-daerah yang menjadi tulang punggung sumber daya alam Indonesia,” pungkasnya.
