PESISIRMEDIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan 10 program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui Forum Daerah Bersuara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menghadiri rapat koordinasi regional monitoring 10 program direktif Presiden bersama Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri.
Dalam forum tersebut, Pemprov Kalsel memaparkan perkembangan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di daerah. Program-program itu meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Subhan Noor Yaumil mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan progres sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program prioritas Presiden.
“Hari ini kami melaporkan progres perkembangan terhadap 10 program direktif Bapak Presiden. Program-program tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, perumahan hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Progres Kalimantan Selatan kami sampaikan dalam rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh seluruh program prioritas nasional yang menjadi agenda strategis pemerintah pusat.
“Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh 10 program direktif Bapak Presiden tersebut. Kami terus berupaya memastikan program-program itu dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Namun berbagai upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lainnya.
“Ada program yang berjalan lancar dan ada pula yang masih menghadapi kendala. Semua masih berproses. Mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini kita dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masing-masing daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung program-program strategis nasional. Menurutnya, keberhasilan program prioritas Presiden sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami sangat berharap dukungan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi untuk memastikan program-program strategis nasional dapat berjalan dengan baik. Walaupun didanai melalui APBN, pelaksanaannya berada di daerah sehingga dukungan daerah menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa Forum Daerah Bersuara menjadi sarana pemerintah pusat untuk memperoleh masukan langsung dari daerah terkait pelaksanaan program prioritas Presiden.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal guna mendukung keberhasilan program nasional melalui kreativitas dan inovasi yang dimiliki masing-masing daerah.
Melalui Forum Daerah Bersuara, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat sehingga pelaksanaan 10 program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banua. (Ril)
